Pemda Miliki Saham Freeport Lewat Dividen, Ini Kata Inalum

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan agar mekanisme kepemilikan 10% saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Papua melalui pembagian dividen atas hasil kegiatan produksi. Tujuannya menghindari adanya penumpang gelap dalam kepemilikan 10% saham PTFI oleh Pemda Papua.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Komunikasi Korporat PT Inalum (Persero) Rendi Witular menyambut positif dari BPK tersebut. Menurutnya, pihaknya akan mengikuti usulan BPK tersebut demi kemaslahatan masyarakat Papua.

Baca Juga: Menteri Jonan: Semoga Divestasi Saham Freeport Selesai Besok

Nantinya lanjut Rendi, pihaknya akan memberikan talangan terlebih dahulu kepada Pemda Papua sebesar USD819 juta yang dijaminkan dengan saham 40% PT Indocopper Investaama (PTII). Membayar pinjaman tersebut nantinya Pemda Papua harus membayarkan dengan menggunakan Deviden yang didapatkan setiap tahunya.

"Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan tersebut," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Rendi menambahkan, adanya kesepakatan itu juga nantinya membuat PT Indocopper Investama akan berganti nama. PTII sendiri akan diganti nama menjadi PT Indonesia Papua Metal and Mining (PTIPMM) yang akan menjadi perusahaan patungan antara Inalum dengan BUMD milik pemerintah daerah.

Baca Juga: Ini Roadmap Penanganan Limbah Freeport

Rendi melanjutkan, setelah proses divestasi selesai nanti, 100% saham PTIPMM akan dimiliki oleh Inalum. PTIPMM akan dijadikan perusahaan khusus untuk menampung saham pemerintah daerah.

"Struktur kepemilikan pemerintah daerah yang saat ini diusulkan adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham. Struktur tersebut juga akan menjaga kepemilikan Pemda Papua agar tidak dialihkan ke pihak swasta," jelasnya.

(Feby Novalius)