Bulan Depan MRT Uji Coba Angkut Penumpang

Salah satunya kawasan Ancol di Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan, MRT fase II tetap akan beroperasi optimal, meski hanya sampai Kota.

Anies menyebut, dari 16 kereta Ratangga yang ada saat ini, ditambah 6 menjadi 22 kereta masih dapat mengangkut 400.000 orang per hari. Artinya, meski hanya dari Bundaran HI-Kota, kapasitas yang dikerjakan tidak terpengaruh.

”Karena itu, target untuk menyelesaikan sampai ke Kota tidak akan ada kendala. Sambil kita mematangkan soal lokasi depo, jadi tidak menjadi kendala untuk pembangunan fase II karena menggunakan depo di Lebak Bulus,” ujarnya.

Anies menjelaskan, pembangunan fase II bertahap sambil mencari lahan untuk pembangunan depo yang sebelumnya direncanakan di lahan Kampung Bandan. Menurut dia, pembangunan fase II dari Bundaran HI ke Kota tidak boleh berhenti cuma karena belum ada lokasi depo.

Nantinya, dari Kota Tua extension-nya dilanjutkan ke Lapangan BMW dan Ancol, Jakarta Utara. Terkait groundbreaking fase II dengan membangun gardu di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Anies mengaku, hal itu sudah dibahas dalam pertemuannya dengan Sekretariat Negara.

”Mudah-mudahan semuanya lancar. Sejauh ini sih enggak ada masalah pembangunan gardu di Monas. Kalau tertulis mungkin belum,” katanya. Diketahui, PT MRT Jakarta pada awalnya berencana untuk membangun depo MRT di Kampung Bandan, tetapi batal karena status lahan yang bermasalah.

Adapun PT MRT Jakarta berencana menggeser depo tersebut ke lahan Stadion BMW, tetapi Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu menegaskan bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan karena depo MRT memerlukan lahan seluas 12 hektare, sedangkan lahan Stadion BMW seluas 25 hektare.

Dwi menilai tidak mungkin membangun depo yang merupakan objek vital nasional bersanding dengan ruang publik seperti Stadion BMW. Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) bidang perkeretaapian, Aditya Dwilaksana, meminta Pemprov DKI Jakarta mempertahankan depo Kampung Bandan yang jelas sudah ada kajian studinya.

Menurut dia, hal itu hanya perlu musyawarah yang saling menguntungkan mengingat PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jelas mempunya prioritas bisnis.

(Bima Setiyadi)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)