Bulan Depan MRT Uji Coba Angkut Penumpang

JAKARTA – PT MRT Jakarta akan melakukan uji coba operasi penuh mass rapid transit (MRT) Jakarta fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 26 Februari 2019.

Uji coba moda transportasi massal ini akan melibatkan masyarakat umum. Direktur Utama PT MRT William Syahbandar mengatakan, proses uji coba kereta MRT tersebut akan melibatkan para stakeholders dan masyarakat.

Saat ini fase parallel trial run yang telah dimulai sejak 24 Desember 2018 masih berlangsung hingga 25 Februari 2019. Fase ini adalah fase uji coba yang dilakukan oleh MRT Jakarta secara paralel dengan tahap testing and commissioning yang dilaksanakan oleh kontraktor.

Baca Juga: Pengerjaan MRT Fase II Dimulai Akhir Januari

Pada tahap ini MRT Jakarta telah melibatkan pemangku kepentingan secara terbatas khususnya yang memiliki keterlibatan, dampak, dan pengaruh secara langsung dalam proses pembangunan MRT Jakarta.

”Uji coba operasi yang melibatkan masyarakat nanti diharapkan bisa lebih mengenalkan kereta MRT Jakarta lebih luas lagi sehingga saat operasi nanti, masyarakat tak lagi asing dengan proses operasional kereta MRT,” kata William kemarin.

William menjelaskan, untuk melakukan uji coba secara penuh pada 26 Februari mendatang, MRT Jakarta akan membuka pendaftaran secara Online melalui website untuk bisa mengikuti proses uji coba dengan pembatasan kuota per harinya. ”Sehingga siapa yang duluan mendaftarlah yang akan bisa menjajal Ratangga,” katanya.

 

Sambil menunggu dan menyelesaikan segala persiapan operasional Maret mendatang, William juga tengah mempersiapkan pembangunan fase II yang akan dimulai pada akhir Januari 2019. Menurut dia, kepastian ground breaking fase II saat ini tinggal menunggu rekomendasi dari Sekretariat Negara.

Hal tersebut terkait lokasi pembangunan yang berada di kawasan objek vital negara, yakni di kawasan Monas. ”Pembangunan MRT fase II akan dibagi dalam dua tahap lantaran lokasi depo sampai saat ini belum mendapat kepastian. Fase II A dari Bundaran HI-Kota tidak terganggu, meski belum ada depo.

Jadi, ground breaking tetap bisa berjalan,” jelasnya. Pembangunan depo mutlak harus dilakukan untuk fase II agar operasional bisa berjalan dengan optimal saat rampung. Pasalnya, pada fase II MRT akan kembali menambah 15 rangkaian kereta. Ada beberapa lokasi depo yang saat ini tengah menjadi opsi.

Salah satunya kawasan Ancol di Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan, MRT fase II tetap akan beroperasi optimal, meski hanya sampai Kota.

Anies menyebut, dari 16 kereta Ratangga yang ada saat ini, ditambah 6 menjadi 22 kereta masih dapat mengangkut 400.000 orang per hari. Artinya, meski hanya dari Bundaran HI-Kota, kapasitas yang dikerjakan tidak terpengaruh.

”Karena itu, target untuk menyelesaikan sampai ke Kota tidak akan ada kendala. Sambil kita mematangkan soal lokasi depo, jadi tidak menjadi kendala untuk pembangunan fase II karena menggunakan depo di Lebak Bulus,” ujarnya.

Anies menjelaskan, pembangunan fase II bertahap sambil mencari lahan untuk pembangunan depo yang sebelumnya direncanakan di lahan Kampung Bandan. Menurut dia, pembangunan fase II dari Bundaran HI ke Kota tidak boleh berhenti cuma karena belum ada lokasi depo.

Nantinya, dari Kota Tua extension-nya dilanjutkan ke Lapangan BMW dan Ancol, Jakarta Utara. Terkait groundbreaking fase II dengan membangun gardu di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Anies mengaku, hal itu sudah dibahas dalam pertemuannya dengan Sekretariat Negara.

”Mudah-mudahan semuanya lancar. Sejauh ini sih enggak ada masalah pembangunan gardu di Monas. Kalau tertulis mungkin belum,” katanya. Diketahui, PT MRT Jakarta pada awalnya berencana untuk membangun depo MRT di Kampung Bandan, tetapi batal karena status lahan yang bermasalah.

Adapun PT MRT Jakarta berencana menggeser depo tersebut ke lahan Stadion BMW, tetapi Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu menegaskan bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan karena depo MRT memerlukan lahan seluas 12 hektare, sedangkan lahan Stadion BMW seluas 25 hektare.

Dwi menilai tidak mungkin membangun depo yang merupakan objek vital nasional bersanding dengan ruang publik seperti Stadion BMW. Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) bidang perkeretaapian, Aditya Dwilaksana, meminta Pemprov DKI Jakarta mempertahankan depo Kampung Bandan yang jelas sudah ada kajian studinya.

Menurut dia, hal itu hanya perlu musyawarah yang saling menguntungkan mengingat PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jelas mempunya prioritas bisnis.

(Bima Setiyadi)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)