Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan Diprioritaskan

JAKARTA – Pemerintah tahun ini akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur kerakyatan. Infrastruktur kerakyatan yang dimaksud antara lain pembangunan jembatan gantung, air minum, sanitasi, penataan kawasan kumuh, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan program padat karya tunai.

“Selain infrastruktur yang besar-besar, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur kerakyatan seperti pembangunan jembatan gantung,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta kemarin.

Menteri PUPR menjelaskan, dalam empat tahun pihaknya telah membangun 164 jembatan gantung. Tahun ini ditargetkan akan dibangun 166 jembatan gantung. “Kebutuhan jembatan gantung masih banyak untuk menggantikan jembatan- jembatan Indiana Jones atau lawas,” katanya.

Baca Juga: Proyek Infrastruktur Punya Efek Berganda bagi Perekonomian

Sementara itu, program padat karya tunai di Kementerian PUPR salah satunya berupa pembangunan rumah swadaya, rumah susun, dan rumah tapak untuk MBR. Penyediaan perumahan MBR dilakukan Kementerian PUPR melalui program pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), dan rumah swadaya.

Untuk tahun 2019, pembangunan rusun ditargetkan sejumlah 137 menara atau 6.873 unit, sehingga total menjadi 865 menara atau 51.766 unit. Rusus sejumlah 22.358 unit dan akan dilanjutkan pada 2019 sejumlah 2.130 unit.

Kementerian PUPR juga memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) kepada 496.165 MBR untuk meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Tahun 2019, program BSPS akan menjangkau 206.500 unit rumah, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total hingga 2019 akan mencapai 702.665 unit.

Baca Juga: 31 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp276,4 Triliun Rampung Tahun Ini

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya tahun ini juga akan terus membangun sarana infrastruktur dengan efek berganda atau multiplier effecttinggi.

“Dalam membangun infrastruktur, Kementerian PUPR sudah memperhitungkan efek berganda (multiplier effect) yang diharapkan sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatannya,” katanya.

Pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam empat tahun ini telah berdampak pada pertumbuhan kawasan seperti metropolitan perkotaan, perbatasan, ekonomi khusus, dan pariwisata.

Baca Juga: Kejar Ketertinggalan, Sri Mulyani: Kita Tidak Berhenti Bangun Infrastruktur

Menurut Menteri Basuki, ketersediaan infrastruktur juga akan mendukung revitalisasi industri manufaktur Indonesia agar bisa berdaya saing sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Capaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR selama empat tahun (2015–2018) dan rencana 2019.

Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pada 2015–2018 pemerintah telah membangun 56 bendungan, yang mana 13 bendungan selesai dan 43 bendungan lainnya dalam penyelesaian konstruksi.

Pada 2019 akan dibangun sembilan bendungan baru sehingga total bendungan yang dibangun sejak 2015–2019 adalah 65 bendungan. Jumlah tersebut akan menambah tampungan air di Indonesia, yang pada 2014 Indonesia memiliki 231 bendungan.