JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong investasi masih kurang "nendang" dan belum agresif.
"Memang menurut kami, insentif yang ditawarkan harus dibuat lebih agresif dari pada sekarang karena dari data yang riil, insentif yang kita berikan belum berhasil mengangkat investasi. Belum 'nendang' dibanding harapan kita semua," tuturnya dalam paparan, dikutip dari Antara News, di Jajarta, Rabu (30/1/2019).
Tom, sapaan akrab Thomas, menilai insentif yang ada harus dibuat lebih agresif, bahkan mungkin perlu adanya tambahan insentif agar menarik minat investor asing. Insentif yang agresif diperlukan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.
Baca Juga: Realisasi Investasi 2018 Hanya 94% Setara Rp721,3 Triliun
"Bukan rahasia negara tetangga super agresif, kelihatan dari data investasi Vietnam dan Thailand. Mereka memang gencar memberi insentif dan lakukan deregulasi," katanya.
Tom menambahkan selain perlu lebih agresif, pemerintah harus mengimbanginya dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja. "Dan kesulutan regulasi yang masih tumpang tindih dan masih dalam proses penyederhanaan," tutupnya.
Berdasarkan catatan BKPM, realisasi penanaman modal asing (PMA) sepanjang 2018 mencapai Rp392,7 triliun, turun 8,8% dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp430,5 triliun.
Baca Juga: KKP Incar Investasi dari Jepang Sebesar Rp1 Triliun
Jika dibandingkan secara triwulan ke triwulan, capaian itu turun 11,6% di mana pada triwulan IV 2018 mencapai Rp99 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp112 triliun.
Menurut Tom, penurunan realisasi investasi sejalan dengan tren investasi asing langsung berdasarkan data UNCTAD yang turun 20%.
Penurunan disebutnya akibat sentimen negatif atas eskalasi perang dunia antara AS dan China.
"Data ini konsisten dengan data FDI (investasi asing langsung) di Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan," katanya.
(Feby Novalius)