Pemerintah Tuntaskan 16 Holding BUMN, Ini Daftarnya

Harus Saling Menunjang

Anggota Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir melihat bahwa BUMN dan anak usahanya perlu serius untuk dibenahi. Pembenahan mendesak karena banyak anak usaha BUMN yang memiliki bisnis sama sehingga mereka sama-sama bersaing dan mematikan satu sama lain.

"Itu kan 191 BUMN dan 800 anak-cucu BUMN itu kalau bisnisnya sama untuk apa. Kalau bisnisnya sama buat apa kan, masa antaranak-cucu BUMN bersaing," kata Inas. Dia mengaku belum mengetahui secara terperinci pembentukan 16 holding baru.

Namun politikus Partai Hanura ini menilai jika perusahaan yang bisnisnya sama disatukan, hal itu tidak akan menguntungkan. "Di Jepang juga begitu, listrik dengan bisnis yang berkaitan, bukan bisnis yang sama. Di sini semen di-holding semen. Seharusnya yang saling terkait," ujarnya.

Untuk industri strategis, kata Inas, semestinya penerbangan nasional di-holding dengan pengelola bandara. Dengan begitu penerbangan bisa mengatur agar bisnis lebih maju. Sekarang ini langkah bisnis Garuda Indonesia sering kali bertabrakan dengan Angkasa Pura (AP).

Saat Garuda ingin membeli Boeing 777, kapasitas bandaranya tidak mendukung sehingga tidak bisa menguntungkan bisnis. Pengamat sektor BUMN Said Didu sangat berharap, pembentukan holding bisa memberikan efisiensi di sektor manajemen.

“Sebaliknya jangan sampai terjadi benturan internal karena masalah kultural,” kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu.

Yang juga harus diwaspadai adalah berubahnya status dari persero menjadi non-persero. “Seperti Jasa Marga yang tidak lagi menjadi persero. Dengan kata lain pengawasan pemerintah bisa saja akan longgar,” jelasnya.

Pakar ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Edi Suandi Hamid mengatakan pembentukan holding jangan karena ada atau tidaknya bahaya, tetapi yang lebih penting adalah untuk membuat kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih baik, optimal, dan semakin menguntungkan.

Dalam konteks BUMN tentu juga harus dilihat misi sosial dan misi pemerintah yang inheren pada BUMN. Dalam hal ini diharapkan terjadi peningkatan efisiensi perusahaan. Begitu juga kemampuan daya saing yang meningkat serta kapasitas dan permodalan makin besar sehingga bisa bersaing dengan perusahaan multinasional ataupun bersaing di pasar global.

“Holding semen misalnya, kelihatannya cukup sukses yang membuatnya juga potensial untuk bermain di ranah global dengan lebih baik karena kapasitasnya yang semakin besar untuk ukuran global dan competitiveness (daya saing) lebih baik,” katanya.

Namun pembentukan holding harus melalui kajian mendalam, jangan sampai dipaksakan. Sebab meski semua BUMN pemiliknya sama, karakteristik dan kultur masing-masing tidak sama. Ini harus disinergikan lebih dulu sehingga setelah terintergrasi dalam holding budayanya semakin menyatu.

Soal transparansi tentu akan terbuka jika menjadi perusahaan publik. Menurut Edy, agar BUMN lebih sehat tentu caranya dengan menempatkan sumber daya manusia (SDM) terbaik untuk memimpinnya dan yang penting lagi tidak mencampuradukkannya dengan urusan politik. “Gagasan dalam RUU BUMN misalnya yang akan memberi keterlibatan lembaga politik lebih besar dalam penetapan manajemen BUMN bisa kontraproduktif,” terangnya.