Pemerintah Tuntaskan 16 Holding BUMN, Ini Daftarnya

JAKARTA - Tahun ini pemerintah ingin menuntaskan target pembentukan 16 holding badan usaha milik negara (BUMN). Target ini tampak ambisius. Namun pemerintah tak memiliki pilihan banyak demi terhindar dari BUMN yang makin kelimpungan keuangannya dan berperilaku manja.

Holding menjadi pilihan utama karena dengan aset dan modal yang disatukan, BUMN yang masuk dalam satu holding diproyeksikan menjadi semakin kuat. Langkah ini juga untuk menghindari upaya BUMN yang sering meminta suntikan pemerintah lewat penyertaan modal negara (PMN).

Di tengah tekanan ekonomi saat ini, strategi membentuk holding dinilai tepat. Apalagi penggabungan sejumlah BUMN juga bertujuan menciptakan nilai tambah suatu produk mentah melalui hilirisasi. Dampak lain dari program ini adalah menguatnya struktur industri, tersedianya lapangan kerja baru, dan terbukanya peluang usaha.

 Baca Juga: Bos Inalum Buka-bukaan Aset Holding Pertambangan Rp162 Triliun

Kendati demikian pembuatan holding perlu disiapkan dengan sangat matang, bukan sekadar diniati sebagai penghematan. Rencana holding harus dibedakan dalam hal perusahaan yang ditargetkan bisa mendulang profit dan BUMN yang bertujuan memberikan layanan atau penugasan seperti dilakukan Pertamina, PLN, dan Semen Indonesia.

Masalah lain yang perlu diwaspadai adalah potensi adanya benturan internal di holding karena masalah kultural yang berbeda-beda. Hilangnya status persero sejumlah BUMN juga perlu diantisipasi agar tidak menjadi kegaduhan yang justru kontraproduktif dengan tujuan awal.

Dari 16 target holding, 2 di antaranya diproyeksikan tuntas pada Februari ini, yakni holding sektor infrastruktur serta perumahan dan pengembangan kawasan (PPK). Pada holding PPK, nantinya PT Wijaya Karya Tbk dan PT PP bergabung. Konsekuensinya, status persero pada PT PP menjadi terhapus.

Delapan holding lagi diharapkan tuntas pada April mendatang, bertepatan dengan ulang tahun Kementerian BUMN yang ke-21. Sektor lain yang menjadi rencana holding adalah BUMN asuransi, keuangan, perbankan, pelabuhan, dan industri strategis seperti PT PAL dan Pindad.

 Baca Juga: 3 BUMN Gabung Holding Infrastruktur, Ini Keuntungannya

Pekan lalu dalam ajang Mandiri Forum Investment Forum di Jakarta, Menteri BUMN Rini Soemarno optimistis, target membuat 16 holding hingga akhir tahun ini bisa terwujud. Bagi Rini, holding menjadi solusi tepat karena bisa menjamin manajemen agar lebih berhati-hati.

Selain itu, dengan bergabung, transparansi keuangan perusahaan akan semakin tercipta dengan baik. Soal potensi benturan budaya kerja, menurutnya, para pengelola BUMN diajak untuk mengubah gaya birokrat menjadi korporat. "Holding akan memastikan bahwa semua BUMN akan dilaksanakan, dikendalikan oleh profesional. Target 16 sektor selesai akhir tahun ini," kata Rini.

Senada dengan Rini, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, banyak manfaat yang ditimbulkan dari holding BUMN. Manfaat itu antara lain bisa dilihat dari sektor pertambangan.

Holding pertambangan memberikan manfaat baik bagi perusahaan holding, anak usaha, pemerintah maupun masyarakat. Holding BUMN mampu memperkuat konsolidasi dalam melakukan pembiayaan. “Pendapatan akan bertambah melalui berbagai pajak, royalti, serta dividen. Selain itu optimalisasi pemanfaatan SDA (sumber daya alam) dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi,” kata dia di Jakarta kemarin.

 Baca Juga: Jasa Marga Susul Adhi Karya dan Waskita Gabung Holding BUMN Infrastruktur

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin pun mendukung rencana holding BUMN di luar pertambangan. Menurut Budi, holding BUMN bertujuan memberikan manfaat lebih besar bagi bangsa dan negara melalui hiliriasi. Dia mencontohkan, dari sisi keuangan, holding tambang di bawah Inalum pada Juni 2018 berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp30,1 triliun atau tumbuh 59%.

EBITDA konsolidasi mencapai Rp9,2 triliun atau tumbuh 92% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara laba bersih konsolidasi mencapai Rp5,3 triliun atau tumbuh sebesar 174% bila dibandingkan dengan 2017.

Tahun ini holding tambang juga membangun empat proyek hilirisasi. Pertama, pengolahan bauksit menjadi alumina oleh PT Aneka Tambang Tbk di Kalimantan Barat dengan kapasitas 1 juta ton per tahun dengan nilai investasi USD250 juta.

Kedua, pengolahan batu bara menjadi gas dan produk turunannya oleh PT Bukit Asam Tbk di Riau. Ketiga, fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) oleh PT Freeport Indonesia. Keempat, proyek pengolahan nikel menjadi bahan utama produksi baterai.