Masifnya Penerbitan SBN Diklaim Tak Bikin Likuiditas Mengetat

Pengetatan likuiditas terjadi karena data rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau loan to deposit ratio (LDR) perbankan yang mencapai 94 % pada Desember 2018, tertinggi lebih dari 10 tahun terakhir. Pengetatan likuiditas semakin terasa pada bank bermodal inti rendah, yaitu bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) I hingga III. Posisi LDR BUKU I bermodal inti kurang dari Rp1 triliun tercatat 103,4 %, BUKU II -bermodal inti Rp1–5 triliun tercatat 94 %, dan BUKU III bermodal inti Rp5– 30 triliun tercatat 92,3%. Ini di atas batas aman yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 92 %.

Namun begitu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan likuiditas perbankan saat ini cukup aman. Sebab, OJK selalu mengukur dana perbankan yang 'parkir' di Bank Indonesia (BI), treasury, dan surat berharga. Wimboh juga menambahkan saat ini isu di perbankan adalah segmentasi likuiditas. Ada bank yang punya likuiditas melimpah, dan ada pula bank yang likuiditasnya ketat.

"Tetapi itu jumlahnya tidak banyak [bank berlikuiditas ketat]. Kalau strukturnya [bank tersebut] salah, jangan salahkan likuiditas," jelas Wimboh, di seminar CNBC, beberapa waktu lalu. Wimboh menambahkan tahun lalu, penyaluran kredit tumbuh untuk membiayai sektor riil, sementara DPK sulit dikumpulkan karena suku bunga naik. "Kalau 2019 kondisi lebih baik. Sekarang likuiditas kembali normal. LDR naik bisa juga turun dan DPK naik karena rupiah, BI lakukan stabilitas. Likuiditas isu temporary [sementara] dan ini masalah struktural bukan likuiditas," jelasnya. Tahun lalu, industri perbankan dalam negeri memang menghadapi ketatnya likuiditas. Hal itu merupakan konsekuensi dari gencarnya bank menyalurkan kredit di tengah minimnya DPK.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)