Diskriminasi Kelapa Sawit RI untuk Tekan Defisit Neraca Dagang Uni Eropa?

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menduga langkah diskriminasi Uni Eropa (UE) terhadap komoditas kelapa sawit bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Lantaran, perdagangan UE ke Indonesia tercatat mengalami defisit.

Staf Khusus Menteri Luar Negeri Peter F Gontha menjelaskan, Indonesia sudah melakukan berbagai langkah perbaikan terhadap lingkungan terkait kelapa sawit. Sebab, penilaian UE terkait kelapa sawit yang tidak layak digunakan karena dianggap berisiko tinggi terhadap perusakan lingkungan.

Baca Juga: Menko Darmin Rapatkan Barisan Bahas Diskriminasi Kelapa Sawit RI oleh Uni Eropa

Perbaikan itu pun terlihat dengan menurunnya deforestracy atau perusakan hutan akibat budidaya kelapa sawit. Kata dia, dari sebelumnya mencapai 2 juta hektare (ha) per tahun, menjadi 400 ribu ha per tahun pada 2018.

"Jadi pertanyaan kita sekarang adalah dengan mereka mau mem-baned kelapa sawit kita, apakah mereka mencoba untuk melakukan diskriminasi agar neraca dagang berubah juga," katanya ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2018, neraca perdagangan Indonesia ke UE mengalami surplus, bahkan selama 5 tahun terakhir. Tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke UE sebesar USD17,1 miliar, sebaliknya impor UE ke Indonesia sebesar USD14,1 miliar.