JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia keluar sebagai negara berpendapatan menengah (midle income country) menjadi negara dengan berpendapatan tinggi (high income country).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, untuk menjadikan Indonesia tidak terjebak dalam kelas negara berpendapatan menengah (middle income trap), maka perlu fokus dalam produktivitas dan memiliki kemampuan untuk menyerap perkembangan teknologi.
"Sehingga ini akan jadi faktor pendorong bagi peningkatan investasi yang tinggi dan berkelanjutan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Baca Juga: Bos BI Bicara Ekonomi RI 2019, Inflasi Rendah hingga Rupiah Menguat
Menurutnya, agar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi maka pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi secara rata-rata di kisaran 6% pada periode 2020 - 2030.
Oleh sebab itu, untuk mendorong ekonomi domestik dibutuhkan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan kualitas birokrasi, dan efisiensi layanan.
Baca Juga: Inflasi Mei 0,68%, Gubernur BI: Di Luar Perkiraan
"Juga bagaimana kita bisa mengatur tata ruang Indonesia agar semakin terintegrasi. Hal ini agar APBN tetap sehat dan kredibel di dalam jangka menengah panjang," jelasnya.
Adapun pada tahun 2020 sendiri, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%-5,6%. Sedangkan inflasi terjaga dikisaran 2%- 4%. Kemudian tingkat bunga SPN 3 bulan 5%-5,6%, serta nilai tukar Rupiah diproyeksi Rp14.000-Rp5.000 per USD.
(Feby Novalius)