Ada MRT, Kendaraan Pribadi di Jakarta Berkurang 5.600

Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, menilai kemaceten Jakarta tetap terjadi sementara moda transportasi publik tidak cukup untuk mengatasi masalah kemacetan itu. "Tahun ini sudah ada peresmian MRT, ditambah lagi LRT, armada Trans Jakarta juga semakin massive, seharusnya lebih baik, tapi tetap saja ada masalah kemacetan," ujar dia.

Artinya, dia melanjutkan, ada kesalahan manajemen dalam tubuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, pemegang otoritas di DKI Jakarta belum memiliki konsep untuk benar-benar mengatasi kemacetan DKI. "Pertama, angkutan diperbaiki, kemudian ada kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi," kata dia.

Tidak hanya variasi moda tranportasi publik yang diperbanyak, menurut dia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan upaya membuat transportasi umum lebih nyaman sehingga masyarakat mau berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Selain itu, dia juga mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu lebih mengintegrasikan antar transportasi publik. "Upaya integrasi bukan cuma fisik, tapi juga layanan pembelian tiket," ujar dia.

Sementara soal kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi, menurut dia, ERP bisa jadi solusi. ERP(Electronic Road Pricing) atau Sistem Jalan Berbayar merupakan sistem skema pengumpulan tol elektronik untuk mengatur lalu lintas dengan cara jalan berbayar, sebagai mekanisme perpajakan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)