Jika Garuda Rugi, Jangan Bilang Untung

JAKARTA - Perang urat saraf antara Garuda Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kisruh laporan keuangan ini sangat disesalkan. Asal tahu saja, beberapa saat pasca dikenakan sanksi oleh OJK, Garuda Indonesia menyebut jika pemeriksaan tersebut bersifat prematur.

Pengamat Penerbangan Gatot Raharjo mengatakan seharusnya Garuda Indonesia ketika menyajikan laporan keuangannya disajikan dengan apa adanya sesuai ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika masih merugi, harusnya dilaporkan sesuai fakta dan tidak usah dianggap untung.

Apalagi hal tersebut juga diatur dalam Pasal 118 Undang- Undang No 1/2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 18/2015, maskapai wajib melaporkan LKT ke Menhub tiap akhir April.

"Seharusnya Garuda melaporkan apa adanya sesuai dengan yang ditetapkan OJK.

Jika memang masih mengalami kerugian, seharusnya dilaporkan saja terutama kepada regulator penerbangan nasional dalam hal ini Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi)," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (29/6/2019).

Dengan laporan keuangan apa adanya, Ragulator akan bisa mengetahui fakta-fakta dilapangan penerbangan nasional sehingga bisa merumuskan perbaikan-perbaikan ke depannya.

Pemerintah juga nantinya bisa memebrikan bantuan untuk menyehatkan kembali keuangan maskapai penerbangan berlambang Garuda itu.

"Maskapai rugi bukanlah aib, tapi justru suatu masalah yang harus diselesaikan bersama sehingga nantinya bisa menjadi sehat kembali dan menghadirkan transportasi udara yang terjangkau bagi masyarakat," jelas Gatot.

Bantuan yang diberikan pemerintahjuga tidak harus berupa finansial. Karena ada banyak aspek bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah.

Seperti misalnya berupa perlakuan khusus pada maskapai yang sakit sehingga bisa sehat kembali. Seperti misalnya memberi slot jumlah tertentu di rute gemuk pada saat golden time, memberi insentif dari pajak bandara, biaya navigasi dan lain-lain

Namun bantuan tersebut tidak bisa diberikan kepada seluruh maskapai. Artinya, jika semakin banyak maskapai yang bermasalah, pemerintah wajib intropeksi diri.

Sebab bagaimanapun juga bisnis penerbangan tidak bisa dilepaskan dari keselamatan penerbangan. Tanpa bisnis yang baik, keselamatan penerbangan tidak bisa diwujudkan dan bahkan maskapai bisa gulung tikar.

"Jika semua maskapai mengalami masalah yang sama, Pemerintah harus mulai berfikir, apakah ada yang salah dalam pengelolaan bisnis penerbangan nasional?," jelas Gatot

(Rani Hardjanti)