Cara Meningkatkan Kualitas Petani Garam RI

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hari ini menggelar rapat koordinasi (Rakor) pembangunan dan pengembangan komoditas pergaraman nasional di Kantor Kemenko Maritim.

Pada rapat tersebut, hadir Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawangsah dan beberapa pihak terkait lainnya.

Baca Juga: Bisikan Luhut ke Jokowi: Pak Jangan Lagi Impor Garam

Airlangga Hartarto mengatakan, rakor garam keputusannya, pemerintah mendorong untuk peningkatan kualitas garam nasional. Seperti petani di Brebes dan Cirebon itu punya pengalaman berbeda dengan daerah lain.

"Jadi ini kita akan dorong plus infrastruktur untuk petani garam yang perlu diperbaiki. Kemudian dari segi kualitas, penerapan standarnya. Plus kita juga mau memasukkan garam ini menjadi barang penting sehingga kalau masuk barang penting kita bisa menentukan harga eceran terendah," ujar dia, Kamis (25/7/2019).

Baca Juga: Alasan Dirut PT Garam Hanya Serap Garam Rakyat 30 Ribu Ton

Dia menuturkan, pemerintah akan memperbaiki infrastruktur untuk produksi garam seperti air, jalan dari tambak ke jalan transportasi hingga geomembran. Geomembran yang disediakan hanya 15 hektar (Ha).

"Padahal yang baik misalnya 100 ha berdasarkan studi BBPT. Nah itu persoalannya antara keterbatasan lahan dan geomembran. Nah bisa tak dibikin semacam kooperatif atau koperasi sehingga 100 ha. Karena 100 ha tuh nilai yang visibel. Dengan demikian kualitas akan lebih baik mendekati kualitas pertama," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Presiden Joko Widodo agar menghentikan impor garam sebagai salah satu pemicu anjloknya harga garam.

"Tadi saya saran ke Presiden soal harga garam supaya itu jangan lagi impor-impor karena saya pikir itu membuat harga garam jadi turun, apalagi impor pada waktu panen," kata Luhut.

Pada 2019, realisasi impor garam untuk kebutuhan industri di semester I-2019 telah mencapai sekitar 1,2 juta ton dari alokasi impor yang diberikan di awal tahun sebesar 2,7 juta ton untuk 55 perusahaan.

(Feby Novalius)