MRT Rute Kalideres-Ujung Menteng Sepanjang 31 Km Dibangun Mulai 2020

JAKARTA – Moda transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit(MRT) Jakarta terus dikembangkan. Setelah mengerjakan wilayah utara-selatan, MRT timur-barat segera dibangun pada 2020.

MRT fase I Bundaran HI-Lebak Bulus sepanjang 15,7 kilometer/km telah beroperasi. Kemudian, MRT fase II Bundaran HI-Ancol sepanjang 14,6 km saat ini proses menyiapkan lahan pembangunan untuk gardu listrik di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan tender lima paket pembangunan konstruksi.

 Baca juga: Kehadiran MRT Rangsang Bisnis Properti, Ini Buktinya

Untuk MRT fase III Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur-Kalideres, Jakarta Barat, sepanjang 31 km dibangun pertengahan 2020. Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan, ketika fase II berproses, pihaknya juga memprioritaskan pembangunan MRT fase III yang menjadi bagian MRT barat-timur atau Balaraja-Cikarang.

 

“Kami lakukan berbarengan atau paralel dengan pengerjaan fase II Bundaran HI-Kota (Ancol) yang kini masuk tahapan pengecoran di kawasan Monas,” ujarnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Studi konsultan MRT Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (Jutpi) menyatakan, terdapat 10 jalur MRT yang harus dibangun hing ga 2030 dengan jarak sepanjang 231 km.

 Baca juga: Ada Pertemuan Jokowi-Prabowo, Bagaimana Jadwal MRT Jakarta Hari Ini?

Untuk jalur MRT sepanjang 24 km dari Lebak Bulus-Ancol Barat mem butuhkan waktu 10 tahun, dari Lebak Bulus-Bundaran HI yang dikerjakan sejak 2013 baru selesai pada 2019 dan fase II Bundaran HI-Ancol Barat ditargetkan rampung pada 2024.

Hal tersebut di karenakan menunggu pembangunan satu selesai kemudian baru dilanjutkan. Untuk mempercepat pembangunan MRT sesuai studi Jutpi, pengerjaan koridor MRT harus dilakukan paralel. Artinya, setiap tahun harus ada pengerjaan tiap jalur yang berbeda, misalnya tahun ini fase II Bundaran HI-Ancol Barat, lalu tahun depan fase III Kalideres-Ujung Menteng.

“Dukungan politik sudah ada. Presiden sudah menyampaikan segera fase III, dukungan kementerian dan Gubernur DKI Jakarta penuh sehingga per soalan sekarang adalah aspek regulasi, pendanaan, serta teknis,” ungkap William.

 Baca juga: MRT Jakarta dan Blue Bird Kembangkan Transportasi Terintegrasi

PT MRT sedang memperkenalkan MRT fase III dan mencari dana pinjaman agar pembangunan berjalan sesuai rencana.

Dia berharap pemerintah mendukung dengan menjadikan fase III sebagai program stra tegis nasional sekaligus mem berikan kesempatan kepada BUMD mendapatkan pinjaman langsung dari pihak swasta.

“Kalau kita menggunakan ang garan daerah melalui pinjaman Jepang, seperti fase I, itu prosesnya lama. Kita butuh dana cepat Rp53 triliun untuk membangun fase III,” ujarnya.

Terkait pembebasan lahan yang kerap menjadi kendala, MRT tengah memetakan area la han yang akan terkena pembangunan. MRT sangat terbuka kepada siapa pun, khususnya pihak swasta yang ingin membantu pembebasan lahan.

Sebab, sebagaimana fase I menunjukkan peningkatan bisnis dua sampai tiga kali lipat ketika MRT beroperasi. “Tingkatan bisnis Anda lihat sendiri di Lebak Bulus terjadi 2- 3 kali peningkatannya, di Blok M itu sampai tiga kali lipat,” kata William.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendukung penuh pembangunan moda transportasi massal, apalagi berbasis rel seperti MRT. Namun, dia meminta PT MRT benar-benar memiliki kajian matang agar apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Politikus PDIP itu menilai pembangunan yang dilakukan secara paralel akan berbuah dam pak, salah satunya kemacetan. Sementara angkutan umum yang ada belum terjadi peningkatan dan pelayanan hingga permukiman juga belum sesuai yang diinginkan.

“Bagaimana kalau terjadi kemacetan? Jangan cuma bilang maaf, ini konsekuensi pembangunan. Nanti kalau jadi juga tidak macet. Itu tidak boleh. Semua harus dipikirkan,” ungkapnya.

Selain itu, pendanaan pembangunan yang ingin melibatkan donor dari pihak ketiga atau swasta juga perlu diperhatikan.

Menurut Yuke, tidak mungkin pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan dari pinjamannya. “Semuanya harus dikaji dengan matang dan dilakukan secara transparan. Tujuan transportasi massal itu melayani masyarakat,” ucapnya.(Koran Sindo)

(Fakhri Rezy)