Jokowi Larang Rombak Direksi BUMN dan Dirjen hingga Oktober 2019

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi instruksi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno agar tidak ada perombakan direksi BUMN hingga Oktober 2019.

Pelarangan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Alasan pelarangan tersebut karena masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan segera berakhir pada 20 Oktober 2019.

"Ini kan saat-saat kritis ya, relatif tinggal berapa bulan. Jadi, jangan sampai nanti punya beban ke depannya, itu aja sebenarnya," kata Moeldoko di Istana Negara, kemarin.

 Baca Juga: Pergantian Direksi BUMN Jangan karena Politis

Menurut Moeldoko, Presiden meminta jajaran menterinya tidak membuat kebijakan srategis dan perombakan direksi BUMN saat sidang kabinet parpurna.

"Bukan hanya direksi BUMN. Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen atau gimana. Tapi, perintah besarnya begitu, dan bukan hanya kepada Bu Rini tapi kepada semuanya, semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu, bisa direktur," ujar Moeldoko.

 Baca Juga: Menteri Rini Beri Sinyal Rombak Direksi Bank BUMN

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan ada lima perusahaan yang akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB).

Lima BUMN itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

 

(Dani Jumadil Akhir)