Pembangunan Berkelanjutan Butuh Inovasi Pendanaan Selain APBN, Apa Saja Opsinya?

JAKARTA - Pemerintah menekankan pentingnya peran berbagai pihak dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Keterlibatan itu bukan hanya soal pengerjaan program, namun juga pada pembiayaannya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegero menyatakan, perlu adanya peningkatan keterlibatan sektor bisnis, filantropi, organisasi non-pemerintah, dan generasi muda dalam inovasi pembiayaan untuk SDGs.

Baca Juga: Menhub Buka-bukaan soal Pentingnya Peran Swasta di Bandara

"Pelaksanaan SDGs telah mencapai tahun keempat dan kami menyadari masih banyak tugas yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan sampai 2023," ujar Bambang dalam pembukaan SDGs Annual Conference 2019 terkait Laut Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Dia menyatakan, untuk mencapai 17 tujuan dalam roadmap SDGs tak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pihaknya membentuk SDGs Financing Hub. Unit di bawah Bappenas ini bertugas untuk mengkoordinasi pembiayaan bagi program SDGs di Indonesia.

"Jadi kami melakukan identifikasi terkait sumber-sumber pembiayaan dan rencana aksi. Kami tidak mengumpulkan uang, namun mempertemuan sumber dana dengan rencana aksi dalam SDGs," jelas Bambang.