Jumlah PNS Terbatas, Media Sosial Jadi Andalan

JAKARTA - Peranan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram saat ini sangat penting dalam membantu kinerja pegawai (PNS) pemerintahan, salah satunya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM.

 Baca Juga: Kekurangan 5.000 PNS, Pemda DIY Cuma Buka 718 Formasi CPNS 2019

Analis Pengaduan Masyarakat Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Fijar Sulistyo mengungkapkan pada tahun 2014 di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru pertama kali menjabat, Jokowi mengatakan kepada para lembaga pemerintahan untuk menggencarkan penggunaan media sosial. Pasalnya, media sosial menurutnya bisa membantu pelayanan publik.

"Waktu itu 2014 Jokowi menggencarkan penggunaan medsos ke lembaga pemerintahan untuk mempublikasi, membantu layanan publik. Kemudian kami gunakan. Sebagai contoh ketika harus berurusan dengan imigrasi, kalian harus antre sejak jam 3 pagi untuk mengurus, nah sekarang bisa dilayani dengan WhatsApp," ujar Fijar di Kantor Facebook Indonesia Central Place, Selasa (5/11/2019).

 Baca Juga: Kemenkumham Buka Lowongan 2.875 Formasi Penjaga Tahanan untuk Lulusan SLTA

Selain itu, dia juga menjelaskan apa saja kemudahan yang dia dapatkan dari penggunaan media sosial. Salah satunya adalah pelayanan informasi.

"Buat pelayanan informasi juga. Kalau orang-orang pasti datang ke Kantor Imigrasi cuma buat nanya yang menurut kami rumit. Akhirnya itu kita pangkas dan kami balas lewat DM atau kolom komentar. Itulah bentuk informasi yang kami bagikan," katanya.

 

Bahkan, Fijar juga mengaku kalau jika dia ingin memperkenalkan produk terbaru dari Ditjen Imigrasi, maka dia akan menyampaikannya melalui Instagram. Lebih-lebih, seluruh pegawai Ditjen Imigrasi ditekan oleh pimpinan untuk menyebarluaskannya.

"Produk-produk imigrasi kami publish, maka itu kami mulai belajar Instagram. Posting pertama kami yang ngelike cuman 3 loh. Akhirnya ada kebijakan dari pimpinan meminta orang kantor, keluarganya, untuk sebarluaskan," katanya.

 

Keuntungan pun juga dirasakan oleh lembaga pemerintahan ini. Sebab, media sosial bisa membantu untuk mengecilkan anggaran.

"Kalau keuntungan, sangat menghemat biaya. Kami sudah arahkan campaign melalui medsos. Dan anggaran kami jauh lebih kecil dari tahun-tahun lalu. Sangat efektif juga untuk sampaikan info. Kami juga terbantu dengan hemat tenaga dan pikiran dari PNS kami yang dikit ini," tandasnya.

(Dani Jumadil Akhir)