Usut Kasus Desa Siluman, Menko Airlangga Libatkan BPK

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri 'desa siluman' yang ingin mendapatkan dana desa. Desa siluman yang dimaksud adalah desa tak berpenduduk namun terus menyedot dana desa.

Baca Juga: Berawal dari Sri Mulyani Endus Desa Siluman, Ini 6 Fakta di Baliknya

Airlangga menyatakan, pihaknya akan melihat data penyaluran dana ke desa fiktif berdasarkan audit BPK. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Investigasi 'Desa Palsu' yang Incar Dana Desa

"Karena kan itu perlu di audit, kita lihat laporan audit BPK-nya," katanya ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Meski demikian, Airlangga enggan mengungkapkan waktu pasti dari pemanggilan BPK. Dia hanya memastikan BPK akan dipanggil ke kantornya untuk membahas soal desa fiktif.

"Nanti dijadwalkan," katanya.

Sebelumnya, kabar adanya beberapa desa tak berpenghuni menerima dana desa sudah terdengar hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyatakan pemerintah tak diam atas temuan ada desa fiktif menerima kucuran dana desa dan meminta aparat hukum bertindak.