Saran Jerman untuk Presiden Jokowi dalam Pengembangan Kendaraan Listrik

JAKARTA - Pemerintah tengah serius pengembangan kendaraan listrik. Hal ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

Direktur Program Energi untuk lndonesia/ASEAN (GIZ) Rudolf Rauch mengatakan pengembangan kendaraan listrik dinilainya sebagai kebijakan yang sangat bagus untuk mengurangi gas emisi. Namun pengembangan tersebut harus direncanakan secara matang.

Baca Juga: Menko Luhut Tak Ingin Teknologi Kelas 2 Masuk ke Indonesia

Misalnya, merencanakan sumber listrik untuk pengisian baterainya. Jangan sampai ketika kebijakan tersebut jalan, tidak ada sumber kelistrikan yang cukup.

“Berkaitan dengan mobil listrik, Presiden Joko Widodo belum lama ini mengeluarkan Perpres yang mendorong pengembangan mobil listrik di Indonesia. Namun perlu dipertimbangkan sumber listrik seperti apa yang akan digunakan untuk mengisi ulang daya listriknya?" ujarnya dalam sebuah diskusi di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Menurut Rudolf, pemerintah bisa memanfaatkan energi terbarukan untuk mendorong kebijakan mobil listrik. Misalnya adalah penggunaan panel surya di atap (solar PV Rooftop) untuk pasokan listrik di SPKLU.

"Salah satu sumber listrik yang ramah lingkungan adalah yang berasal dari sistem PLTS Atap pada gedung-gedung industri, komersial atau pemukiman," jelasnya.

Baca Juga: Brexit Jadi Penyebab Tesla Bangun Pabrik Baru di Jerman

Memang lanjut Rudolf, dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pemerintah tak bisa bergerak sendirian. Perlu peran swasta yang menurutnya memainkan peranan yang sangat penting.

“Sektor swasta turut memainkan peran penting dalam mengembangkan energi terbarukan. Perusahaan di seluruh dunia pun semakin banyak yang berkomitmen untuk going green dengan menggunakan energi terbarukan untuk pasokan listrik mereka bahkan hingga 100%, atau yang disebut perusahaan RE100,” jelasnya.