Kembangkan UMKM Alternatif Atas Kesenjangan dan Kemiskinan di Jabar Selatan

"Makanya kemarin Pak Jokowi agak nyemprot kepada bank nasional kita. Padahal, sektor UMKM berkontribusi besar kepada perekonomian secara nasional. Makanya ada anekdot bahwa UMKM itu disebut 'usaha maneh kumaha maneh'. Yang artinya usaha kamu bagaimana kamu," ujar Rully menambahkan.

Padahal, katanya, bila dibandingkan dengan negara lain, seperti di Jepang, Singapura, atau di Korea, besarnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian negaranya, didukung oleh kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada UMKM.

"Kalau mau jujur, masalah yang sangat serius dalam urusan keberpihakan adalah menyangkut nasib UMKM. Dimana UMKM yang menikmati dana perbankan dengan kebijakannya, baru sekitar 12 persen saja dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Selebihnya pembiayaan UMKM kita berasal dari rentenir," katanya.

Menurut Rully, semua itu merupakan persoalan UMKM yang dihadapi saat ini, tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi persoalan hampir sama juga dihadapi di seluruh Indonesia. Terutama menyangkut birokrasi, bukan infrastruktur, khususnya terkait masalah perijinan.

"Persoalan UMKM nasional kita, ternyata bukan pada modal atau pembiayaan, bukan juga persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut persoalan birokrasi. Pak Jokowi, dalam berbagai kesempatan sering menyinggung soal lamanya pengurusan perijinan. Di luar negeri, pengurusan perijinan cukup membutuhkan hitungan hari, bahkan cukup dengan hitungan jam, tapi di Indonesia memakan waktu berminggu-minggu, lama dan 'mahal'," ujarnya menambahkan.