Defisit APBN 2020 Melebar Jadi Rp62,8 Triliun di Februari

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 mencapai Rp62,8 triliun hingga akhir Februari. Angka ini setara dengan 0,37% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit anggaran ini mengalami peleberan sebesar 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode Februari 2019 lalu, defisit APBN hanya mencapai Rp54 triliun saja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, defisit anggaran ini terjadi karena tidak seimbangnya antara penerimaan negara dan belanja. Penerimaan perpajakan mengalami penurunan, sedangkan belanja negara justru melonjak.

Baca juga: Sri Mulyani Jamin Ketersediaan Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Adapun realisasi penerimaan pajak mencapai Rp152,9 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan perode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp160,9 triliun.

Sementara penerimaan bea cukai sebesar Rp25 triliun. Angka ini tumbuh 51,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp16,5 triliun.

Jika digabungkan, penerimaan perpajakan mencapai Rp178 triliun atau hanya tumbuh 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan perpajakan berhasil tumbuh 10,1% atau mencapai RP177,4 triliun.

Baca juga: Penyaluran Dana BOS Kini Lebih Ringkas

"Untuk pajak, pendapatan DJP (Ditjen Pajak) termasuk PPh Migas sebesar Rp152 triliun, ini turun 5,0%. Kita lihat memang pajak mengalami tekanan karena adanya risiko global maupun domestik," ujarnya dalam livestreaming APBN Kita di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Sedangkan belanja negara hingga akhir Februari 2020 mencapai Rp279,4 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 2,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).

Adapun rinciannya realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp161,7 triliun atau tumbuh 11% (yoy). Sementara transfer ke daerah dan dana desa hanya Rp117,7 triliun atau turun 6,7% (yoy).

Secara rinci, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp116 trilun atau turun 4,2% (yoy). Sedangkan dana desa hanya Rp1,7 triliun, anjlok 66,8% (yoy).

"Untuk belanja Kementerian Lembaga myang mengalami kenaikan, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR dan Polri untuk penanganan terorism, narkoba dan Kemenhub. 4 KL terbesar belanja barang cukup cepat. Ini hal sesuai alokasi yang besar," kata Sri Mulyani.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)