Longgarkan PSBB, Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Koordinasi

JAKARTA - Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diminta terkoordinir dengan baik. Hal ini agar tidak adanya perbedaan pendapat.

Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa koordinasi akan pelonggaran tersebut sangatlah penting. terutama di pemerintah pusat dan daerah.

 Baca juga: Syarat Pelonggaran Kembali Bekerja, Gugus Tugas Covid-19: Kurva Harus Menurun

"Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata nanti ada penolakan," ujarnya dalam telekonferensi, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Demikian juga, lanjutnya, di Pemerintah Daerah yang memutuskan pelonggaran atas inisiatif sendiri harus terkoordinir. Jangan sampai dilakukan saat Pemerintah Pusat melihat pelonggaran daerah tersebut belum waktunya.

 Baca juga: Skala Prioritas dalam Pelonggaran Tenaga Kerja, Apa Maksudnya?

"Jadi koordinasi pusat dan daerah jadi prioritas kami," ujarnya.

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di mana, usia 45 tahun ke bawah akan bekerja dan sesuai dengan prioritas.

Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo mengatakan, perhitungan pelonggaran tersebut juga harus melihat prioritas. Nantinya, prioritas apa yang diberikan akan ditentukan.

"Prioritas apa yang harus diberikan, baik pada kementerian lembaga, dan termasuk pemerintah daerah, untuk bidang-bidang apa, apakah bidang pangan, pasar, restoran atau mungkin yang berhubungan dengan untuk menghindari masyarakat tidak di PHK," ujarnya.

(Fakhri Rezy)