Basis Pendataan BLT Desa Ada di Tangan RT, Begini Prosesnya

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa basis pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa itu adalah Rukun Tetangga (RT).

“Seringkali sudah saya singgung, oleh relawan desa yang jumlahnya 3 orang untuk mendeteksi mereka yang terdampak oleh Covid-19 karena kehilangan mata pencaharian. Gambarannya begitu,” ujar Mendes PDTT seperti dilansir setkab, Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Baca Juga: Penyaluran Bansos, Jokowi Tekankan Perlunya Melibatkan RT RW

Prosesnya, menurut Mendes PDTT, lalu dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk verifikasi dan validasi yang syaratnya adalah mereka belum menerima PKH, belum menerima bantuan pangan nontunai, dan tentu tidak menerima Kartu Prakerja.

Terkait sinkronisasi selama ini dilakukan di kabupaten, lanjut Mendes PDTT, kenyataan yang terjadi agak lama, sehingga antara desa melakukan pendataan dan Musdesus, dengan pencairan BLT Dana Desa atau BLT Desa, ini jedanya cukup jauh.

“Sudah ada misalnya 46.776 desa yang sudah melakukan Musdes khusus untuk menentukan calon keluarga penerima manfaat, tapi baru 14.326 desa yang salur. Padahal duitnya sudah ada di rekening kas desa,” imbuh Mendes PDTT.

Baca Juga: Belum Terima Bansos, Segera Lapor ke RT/RW

Dengan demikian, menurut Mendes PDTT, ada 32.000 misalnya situasi hari, ini ada 32.453 desa yang belum disalurkan, tetapi sudah selesai Musdesus karena menunggu sinkronisasi.

“Kemendes ini kan situasi yang kemudian mengharuskanDana Desa untuk BLT, ini yang pelu saya tegaskan lagi. Makanya Kementerian Desa harus mengubah Permendes, karena di dalam Permendes yang dikeluarkan 2019, untuk Dana Desa 2020 itu tidak ada cantolan yang mengatur tentang BLT,” kata Mendes PDTT.