Dukung RUU Penyiaran, Hipmi Minta Konten Digital Diatur

Di waktu yang sama, Ketua Bidang Investasi, Infokom & Kerjasama Internasional BPP HIPMI Dede Indra Permana Sudiro mengatakan, masa peralihan media dari analog ke digital melalui revisi UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran tengah digodok saat ini oleh pemerintah bersama Komisi I DPR dengan melakukan pengalihkan penyiaran dari analog ke digital.

"Salah satu sektor yang penting dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah industri penyiaran. Sektor di industri penyiaran ini tetap bertahan dalam pandemi Covid-19. Contoh rating TVRI yang mengalami peningkatan," ujar Dede.

Baca Juga: ATVSI Harap Ada Kesetaraan Media Konvensional dan Digital

Oleh karena itu, lanjut Dede, untuk melakukan pengalihkan penyiaran dari analog ke digital perlu peraturan dan roadmap yang jelas, sehingga memberikan kepastian bagi industri. Selain kesiapan industri penyiaran, industri pendukung juga menjadi perhatian.

"Penetrasi penonton media televisi digital meningkat seperti Netflix dan konten digital melalui internet lainnya juga mengalami kenaikan tertinggi. HIPMI dorong agar UU penyiaran ke depan bisa seimbang dan mengontrol konten digital dan media baru," ucapnya.

Pembahasan RUU Penyiaran ini sebenarnya sudah dilakukan sejak periode 2014-2019. Namun karena perdebatan tentang sistem single mux dan multi mux membuat RUU ini tak kunjung rampung. Oleh sebab itu, harapan para narasumber agar pemerintah bersama DPR RI mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

"Penataan frekuensi dari switch ke digital harus diutamakan karena spektrum frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara," tutup Dede.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Anggota Komisi I DPR RI Sugiono, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis, dan Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)