Masalah lain yang membuat UMKM sulit naik kelas karena berbagai akses yang terbatas, seperti pembiayaan dan pasar. Karena tidak ada satu pusat data UMKM, sehingga yang mendapatkan akses pembiayaan seringkali dia lagi, dia lagi. Akses pasar juga begitu terkooptasi, karena dikuasai satu jaringan konglomerasi besar.
"Sehingga meski mereka dapat subsidi bunga dan bisa berproduksi, kalau pasar terbatas KO (knock out) juga, tidak bisa berkembang. Ini yang harus dilakukan perubahan ke depannya," imbuh Enny.
Enny menegaskan, UMKM ini serba terbatas. Untuk itu, harus dibangun ekosistem yang bisa dimulai dengan adanya pusat satu data mengenai UMKM. “Misal, BRI sudah kasih pembiayaan, nanti siapa yang bantu akses pemasarannya, kemudian akses untuk meningkatkan mutu. Minimal membuat kemasan yang baik untuk UMKM kita gar tidak kalah bersaing," ungkapnya.
Menurut Enny, pembentukan pusat satu data di sektor ultra mikro pernah disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pembuatan satu data ini untuk mengintegrasikan ekosistem yang ada. “Istilahnya, jangan hanya berikan masyarakat kecil kail, karena percuma jika ikannya tidak ada. Makanya, harus dikasih juga ikannya. Lalu bagaimana agar ikannya tidak langsung digoreng? Berilah kolam agar hidup dan berkembang. Nah, pusat data ini menjadi pintu membuat kolam atau iklim usaha yang sehat bagi UMKM," papar Enny.
Ekonom senior itu mengapresiasi Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendukung para pelaku ultra mikro dan UMKM melalui tiga aspek utama yaitu infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar.
Sebelumnya Erick mengatakan, terkait pendanaan, pihak kementerian akan terus meningkatkan aksesnya melalui sinergi antar BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian (Persero), dan PNM dijadikan satu data bagi sektor usaha mikro (Umi).
Menurut Enny, selama ini sudah banyak komitmen BUMN kepada UMKM seperti Pertamina, dan BUMN besar lainnya. Namun bentuknya masih sebatas binaan yang disalurkan melalui corporate social responsibility (CSR), seperti misalnya bantuan pendanaan, sarana dan prasarana, bukan infrastruktur.
"Padahal seharusnya BUMN bersinergi dan menyiasati dukungan untuk UMKM dapat naik kelas dengan membangun teknologi digital dan ekosistemnya," pungkasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)