Rawan Dikorupsi, KPK Awasi Penyaluran BLT Subsidi Gaji

JAKARTA - Pemerintah terus memastikan jika penyaluran BLT subsidi gaji bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan tetap berkoordinasi dengan beberapa institusi pemerintahan lainnya untuk mengawasi. Sebab, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) rawan dikorupsi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk memastikan penerimaan BLT subsidi gaji agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran BLT subsidi gaji, Kemnaker terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara maraton dengan berbagai pihak seperti misalnya BPK, KPK, BPKP, DJP Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Himbara.

“Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK maupun BPKP,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (13/12/2020).

Baca Juga: Ngeri, Sri Mulyani Sebut Ada Ancaman Korupsi Anggaran PEN Rp695 Triliun 

Ida menambahkan, hingga 8 Desember 2020, pemerintah sudah menyalurkan anggaran Rp13,228 triliun untuk BSU termin kedua. Angka tersebut telah disalurkan kepada 11.023.780 pekerja yang gajinya terdampak pandemi covid-19.

Adapun rinciannya, besaran anggaran yang telah disalurkan melalui tahap pertama pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah anggarannya mencapai Rp2,613 triliun. Sementara untuk tahap kedua dan ketiga masing-masing Rp3,253 triliun dan Rp3,775 triliun.

Kemudian untuk tahap IV mencapai Rp2,927 triliun. Dan terakhir untuk tahap V termin kedua angkanya mencapai Rp657,853 miliar.