Pihaknya juga menyinggung pemerintah kurang siap dalam memberikan pelayanan e-HAC, khususnya pemangku kebijakan, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Implementasi di lapangan terkait kebijakan perjalanan orang di masa pandemi Covid-19 cenderung asal-asalan dan tidak pernah dievaluasi secara serius," tandas dia.
(Dani Jumadil Akhir)