4 Fakta Masalah BPJS Kesehatan yang Bikin BPK Geleng-Geleng

JAKARTA - BPJS Kesehatan akan menerapkan tarif baru pada 1 Januari 2020 mendatang. Salah satu kebijakan harga yang diubah, yaitu untuk peserta yang terdaftar sebagai BPJS Kesehatan kelas 3.

Kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan pengelolaan kepesertaan BPJS Kesehatan selalu bermasalah dan menjadi temuan berulang sejak 2015.

Berikut fakta Iurang BPJS Kesehatan Naik Lagi, BPK Laporkan kepesertaan yang selalu menjadi masalah yang telah dirangkum Okezone, Minggu (3/1/2021):

1. BPK Selesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPJS Kesehatan 2017-2019

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa mengatakan, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial tahun 2017-2019 pada BPJS kesehatan.

Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Tunggakan Lebih Tinggi

"Pemeriksaan BPK terdapat permasalahan pengelolaan kepesertaan, temuan ini berulang dan sering terjadi dan selalu sejak 2015. Masalahnya sama yaitu banyak data ganda," kata Dori dalam video virtual, Selasa (29/12/2020).

2. BPJS Kesehatam Belum Lakukan Validasi Data Secara Maksimal

Kata dia, pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal. Seperti data kepesertaan dengan nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid, NIK ganda, serta daftar gaji atau upah peserta pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) dan pekerja penerima upah (PPU) belum mutakhir.

Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bebani Masyarakat Miskin

"Hal ini mengakibatkan pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta yang tidak valid berpotensi membebani keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan, serta pembayaran iuran PPNPN dan PPU berpotensi tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya," jelasnya.