Indonesia Rawan Bencana, APBN Tak Cukup Butuh Swasta

JAKARTA - Indonesia berada pada letak geografis di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire). Hal ini membuat seluruh wilayah rentan terpapar risiko bencana.

Meski telah disipakan anggaran untuk bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut tidak cukup jika terjadi banyak bencana dan terjadi secara bersamaan.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Heri Setiawan mengatakan, pembiayaan risiko bencana alam tidak bisa hanya dilakukan pemerintah meski pemerintah dalam APBN sudah menyiapkan anggaran seperti untuk mitigasi dan tanggap darurat.

Baca Juga: Bank Dunia Sebut Indonesia Peringkat ke-12 Sering Terkena Bencana

"Tapi memang apabila bencananya besar, anggaran tidak cukup. Untuk tanggap darurat dan Indonesia ini luas. Jenis bencananya banyak sekali dan kalau itu berbarengan dan besar-besar, dana APBN tidak cukup," kata Heri, dalam Webinar, Kamis (17/6/2021).

Pemerintah pun melaunching strategi dan kebijakan pembiayaan dan asuransi risiko bencana pada rangkaian acara annual meeting IMF WB pada 2018 di Bali. Strategi itu meliputi implementasi bauran instrumen DRFI, pemerintah menyerap risiko bencana untuk porsi tertentu, eksplorasi kemungkinan pinjaman siaga (conttingent loans), pendirian pooling fund berencana, dan implementasi skema risk transfer asuransi.

Baca Juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Utang Rp7 Triliun dari Bank Dunia

"Untuk skala kebutuhan yang besar, tidak mungkin pemerintah saja. Ada keterlibatan masyarakat, misal untuk properti dan kesehatan yang harus menyiapkan juga mitigasi," ujarnya.

Sementara itu, Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menilai, mitigasi pembiayaan risiko bencana di Indonesia perlu dukungan dari berbagai pihak.

"Tidak hanya pemerintah tapi masyarakat dan sektor swsata. Karena pada kenyataannya, sebenarnya apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini sudah cukup baik. Hanya permasalahannya adalah kapasitas pemerintah untuk menanggulangi seluruh bencana itu terbatas," kata dia.