Di Depan Jokowi, BPK Bongkar Anggaran Covid-19

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah permasalahan pengelolaan anggaran Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan Agung saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2020.

“Meskipun opini terhadap LKPP 2020 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), namun terdapat hal-hal yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu sejumlah permasalahan yang diungkap di dalam LHP LKPP 2020 yang mencakup ketidakpatuhan terhadap Ketentuan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, di Istana Negara, Jumat (25/6/2021).

Baca Juga: Menko Luhut Gandeng Hary Tanoesoedibjo Pulihkan Ekonomi Nasional

Salah satu permasalahan yang diungkap adalah terkait pengelolaan anggaran dalam program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN). Salah satunya, pemerintah perlu menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi covid-19 pada LKPP dalam rangka implementasi pasal 13 UU No.2/2020.

“Ralisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PCPEN tahun 2020 minimal sebesar Rp1,69 triliun tidak sesuai dengan ketentuan. Pengendalian dan pelaksanaan belanja program PCPEN sebesar Rp9 triliun pada 10 kementerian dan lembaga tidak memadai,” ungkapnya.

Baca Juga: Pembelian Kambing dan Sapi Kurban Bisa Menggerakan Ekonomi di Tengah Pandemi