Garuda Gagal Bayar Sukuk Global USD500 Juta

JAKARTA – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) gagal bayar surat utang jatuh tempo. Perseroan mengalami kesulitan likuiditas akibat bisnis terdampak pandemi Covid-19.

Maskapai penerbangan plat merah ini mengungkapkan keadaan default atau gagal bayar atas sukuk global senilai USD500 juta (Rp7,25 triliun).

Baca Juga: Penumpang Garuda Bisa Vaksinasi di Bandara Soekarno Hatta

Perseroan mengungkapkan bahwa perseroan menunda jumlah pembagian berkala sukuk global, maka telah terjadi keadaan default berdasarkan perjanjian penerbitan sukuk global. Sebelumnya, Garuda melakukan penundaan pembayaran jumlah pembagian berkala sukuk global yang jatuh tempo pada 3 Juni 2021 dan perpanjangan grace period hingga 17 Juni 2021. Sukuk Global itu ditawarkan pada 2015 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga sebesar 5,95%.

Perseroan menunjuk beberapa institusi keuangan uang yang juga merupakan relationship banks, untuk bertindak sebagai Joint Lead Managers, antara lain Dubai Islamic Bank, ANZ, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, dan lainnya, dalam pelaksanaan aksi korporasi tersebut. Maka atas penundaan tersebut, manajemen Garuda menjelaskan, tetap menunda pembayaran jumlah pembagian berkala sukuk global merupakan langkah berat yang harus ditempuh di tengah upaya pemulihan kinerja imbas pandemi Covid-19 yang salah satunya berdampak terhadap keterbatasan kondisi likuiditas perseroan.

Baca Juga: Penerbangan ke Hong Kong Dilarang, Garuda Makin Rugi?

Disebutkan juga bahwa perseroan akan terus menunda pembayaran jumlah pembagian berkala sukuk global sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Hal itu disebabkan kondisi keterbatasan likuiditas yang dialami Garuda imbas pandemi Covid-19. Dalam penjelasan kepada BEI itu, manajemen Garuda juga mengungkapkan bahwa sehubungan dengan penundaan pembayaran jumlah pembagian berkala sukuk, maka telah terjadi kondisi cross default atas sukuk global dan berdampak pada perjanjian kredit perseroan yang sebagian besar memiliki klausula cross default sehingga terjadi keadaan default atas perjanjian kredit perseroan lainnya.