Pandemi Covid-19 Jadi Endemi, Tak Jamin Ekonomi Bisa Langsung Pulih Total

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa banyak negara akan hidup berdampingan dengan Covid-19 yang akan menjadi endemi. Hal ini berdasarkan temuan para ahli yang diterbitkan Majalah Nature kepada 119 immunologist, infectious-disease researchers and virologists di 23 negara.

Terkait hal itu Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan perubahan dari pandemi ke endemi tidak menjamin pemulihan ekonomi merata di seluruh sektor. Pasalnya, belum lama ini pemerintah memprediksi bahwa tahun depan pandemi Indonesia akan beralih menjadi endemi.

Menurutnya, semua tergantung dari penanganan pandemi di tahun 2022, mulai dari tingkat vaksinasi, sampai alokasi anggaran kesehatan.

Baca Juga: Jaga Tren Pemulihan Ekonomi, Deretan Bansos hingga BLT Subsidi Gaji Dicairkan

“Fokus utama tetap harus kesehatan. Meskipun masuk fase endemi kan tetap perlu prokes dijaga dan mempersiapkan apabila terjadi lonjakan kasus baru. Selandia Baru misalnya, meski ada satu kasus langsung lakukan lockdown,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (29/8/2021).

Bhima memperkirakan model pemulihan ekonomi Indonesia akan berbentuk huruf K-shaped. Artinya, ada sektor yang sensitif terhadap pergerakan masyarakat akan tumbuh lebih lambat. Misalnya restoran, perhotelan, transportasi dan jasa terkait pariwisata lainnya, pemulihannya sangat terbatas.

“Sementara sektor yang mengalami kenaikan pesat selama pandemi seperti jasa informasi komunikasi, jual beli online, aplikasi kesehatan dan pendidikan masih akan terus meningkat,” tuturnya.

Baca Juga: Menko Airlangga: Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi Jadi Jalan Keluar Pembangunan saat Pandemi

Ada pola permanen dari sektor yang tumbuh selama pandemi. Kata Bhima, perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dengan belanja online tidak akan kembali ke belanja konvensional. Pemulihan huruf K disini artinya pendapatan masyarakat akan meningkat tapi tidak semua merata.

“Karena model pemulihan ekonomi berbentuk huruf K-shaped, maka pemerintah bisa memetakan mana sektor usaha yang lambat pulih dan tetap diberi stimulus secara prioritas. Baik stimulus fiskal maupun non-fiskal tetap penting,” terangnya.

Dia memberikan contoh seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di sektor pariwisata, sebaiknya dilanjutkan hingga akhir 2022. Kemudian bantuan hibah pariwisata pun baiknya juga terus dilanjutkan.

Bagi sektor usaha informal yang paling terdampak, menurut Bhima, Bantuan Langsung Tunai (BLT) berbentuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) jangan terburu-buru dikurangi.

Persiapan memasuki tahun 2022, pemerintah bisa mendorong porsi UMKM yang tergabung di ekosistem digital dari 22% menjadi setidaknya 40-50%.

“Perlu dua kali lipat UMKM yang masuk ke pasar digital sehingga produk di e-commerce didominasi barang-barang lokal, dan tentunya ini membutuhkan support dari mulai infrastruktur, pembiayaan hingga regulasi,” tandasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)