Sri Mulyani Perkecil Penyimpangan APBN

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya keras dalam meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dan menjaga akuntabilitas dari setiap transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 yang sangat luar biasa.

"Tidak terkecuali bagi transaksi untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (6/9/2021).

Oleh karena itu Sri Mulyani menegaskan pemerintah sejak awal terus menjalankan berbagai program pengawasan dan memperkuatnya, bahkan pada saat membahas perencanaan dari desain program dan alokasi anggaran.

Hal tersebut dilakukan melalui pelibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa eksternal bagi pemerintah.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan dengan pendekatan audit menyeluruh atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, khususnya atas implementasi PC-PEN 2020 .

"BPK menggunakan seluruh jenis pemeriksaan yang menjadi otoritas lembaga tersebut, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu," kata Sri Mulyani.