Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, Begini Reaksi KCIC

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengizinkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan ke dalam pembangunan kereta cepat Bandung- Jakarta KCJB.

Keputusan itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Menanggapi hal ini, General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Mirza Soraya menegaskan bahwa mengenai kebijakan pendanaan dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan investasi maupun cost overrun, merupakan ranah dari pemerintah.

“Hal-hal yang berkaitan tentang pendanaan, investasi ataupun cost overrun, itu merupakan ranah pemerintah dan BUMN sponsor, sehingga kami belum bisa memberikan komentar lebih lanjut,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Selasa (12/10/2021).

Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Bengkaknya Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Mirza menuturkan bahwasanya KCIC tengah fokus melakukan berbagai pembangunan guna mempercepat terselesainya proyek KCJB yang digadang-gadang akan rampung pada akhir 2022 dan bisa mulai dioperasikan secara komersial pada 2023.

“Fokus kami saat ini adalah melakukan percepatan pembangunan proyek KCJB serta melakukan persiapan operasional untuk mengejar target penyelesaian di akhir tahun 2022,” katanya.

Ia pun menerangkan, terhitung hingga pekan keempat September 2021 progres pengerjaan proyek KCJB sudah mencapai 79%.

Baca Juga: Soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Menko Luhut: Jangan Sampai Rugikan Warga 

Sehubungan dengan itu, Mirza mengungkapkan bahwa saat ini KCIC tengah melakukan pengerjaan tunnel, elevated track, subgrade dan penyelesaian konstruksi stasiun.