Notaris Sebut Syarat Jual Beli Tanah Pakai BPJS Kesehatan Ribet

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadikan kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi aset pertanahan. Kebijakan ini direspons negatif oleh Notaris.

Kebijakan tersebut dinilai akan memperpanjang birokrasi yang sudah ada. Akhirnya proses menjadi lebih panjang dan memakan waktu.

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Risbert dalam diskusi bersama Obudsman mengatakan adnaya peraturan BPJS Kesehatan menjadi persyaratan jual beli tanah menjadi menjadi keresahan dari para rekan-rekan notaris maupaun PPAT.

Baca Juga: Jadi Syarat Jual Beli Tanah, BPJS Kesehatan Dipastikan Tak Persulit Transaksi

Sebab menurutnya adanya peraturan baru tersebut akan membuat birokrasi yang ada saat ini sudah panjang, menjadi lebih panjang untuk menyelesaikan masalah jual-beli tanah.

"Saya menanggapi bahwa bagaimana birokrasi itu dibuat permudah, sehingga kita tidak ada sesuatu yang dalam kondisi pandemi seperti ini birokrasi menjadi sulit," ujar Risbert pada diskusi virtual bersama Ombudsman RI, Rabu (23/2/2022).

Menurut Risbert, seperti yang terjadi saat ini ketika pandemi banyak kantor-kantor untuk mengurus administrasi yang tutup atau melakukan Work From Home (WFH).

Baca Juga: Jadi Syarat Jual Beli Tanah, BPJS Kesehatan Dipastikan Tak Persulit Transaksi

"Sekarang yang sudah berjalan saja, menyangkut jual beli, pajak validasi itu saja sudah memakan waktu, karena pandemi kita tidak bisa berinteraksi, ada yang tutup dan lain sebagainya," sambungnya.

"Kami dalam hal ini juga cukup berat, validasi itu saja sudah menjadi masalah bagi kami," kata Risbert.

Oleh sebab itu, Notaris asal Banjarmasin, Yosua juga mengaku keberatan jika menjadika BPJS Kesehatan ini menjadi salah satu syarat jual beli tanah.

"Jadi memang terkait BPJS ini pada umumnya di kalangan kami notaris PPAT memang agak keberatan," kata Yosua.