Tanpa APBN, Proyek Infrastruktur RI Harus Dibangun dengan Pembiayaan Kreatif

JAKARTA - Pembiayaan kreatif diperlukan untuk mendukung pendanaan infrastruktur. Mengingat ada keterbatasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami tahu kebutuhan pembangunan infrastruktur ke depan masih ada. Di satu sisi kita tau ruang fiskal dari APBN ada keterbatasan, sehingga harus dipikirkan bagaimana pembiayaan kreatif,” ujar Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi, Rabu (2/3/2022).

Isu dalam pendanaan lahan tersebut, kata Basuki, perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Selain juga pendanaan tanah karakteristik khusus seperti tanah kas desa dan tanah wakaf yang membutuhkan waktu lebih lama. Untuk beberapa kasus, tanah karakteristik khusus tersebut berada di titik sangat krusial untuk konstruksi, sehingga harus cepat ditangani agar tidak mengganggu proses pembangunan infrastruktur.

“Untuk tanah kas desa, Kemendagri sudah memberikan solusi yang menurut saya sangat baik. Jika tanah belum ketemu, uang dititipkan dulu ke rekening instansi untuk mencari tanah pengganti, baru nanti setelah tanahnya ada baru dibayarkan di situ,” ungkapnya.

Strategi dalam pendanaan lahan yang dilakukan LMAN di antaranya adalah mempercepat pendanaan lahan melalui penguatan sinergi dan kolaborasi, optimalisasi atas pendanaan lahan PSN yang telah diterima LMAN serta penguatan komunikasi publik.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan terkait defisit maksimal 3 persen, pembangunan infrastruktur harus bisa diselesaikan pada 2023 atau paling lambat pada Semester 1 2024 agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah oleh karena itu sinergi dan kolaborasi dibutuhkan agar setiap isu dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur bisa mendapatkan alternatif pemecahan yang efektif dan solutif.