Impor Biang Kerok Bengkaknya Subsidi BBM dan Gas Elpiji

Namun, opsi tersebut tidak dipilih, dan pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk subsidi energi.

Dia menyebut subsidi energi, khususnya LPG, banyak yang kurang tepat sasaran, karena bisa dinikmati oleh kelas menengah atas.

Untuk itu, tambah Edy, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan transformasi skema subsidi, dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi terhadap orang atau sistem tertutup.

“Agar lebih tetap sasaran, hanya mereka yang miskin atau rentan miskin yang menikmati," tegasnya.

“Dengan skema subsidi terbuka seperti saat ini, dikhawatirkan volumenya bisa menjadi tidak terbatas, karena masyarakat yang harusnya tidak masuk kategori penerima subsidi karena tidak miskin atau rentan miskin justru ikut menikmatinya,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, implementasi trasnformasi skema subsidi energi akan disesuaikan dengan waktu, terutama melihat kondisi perekonomian terkini.

 BACA JUGA:Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi akan Dipimpin Langsung Kabareskrim

Pemerintah juga masih menunggu kesiapan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ini untuk menjaring masyarakat yang berhak mendapat subsidi dan tidak menggangu daya belinya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui penambahan alokasi dan kompensasi untuk subsidi energi pada 2022.

Rinciannya, Rp71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG dan Rp3,1 triliun untuk subsidi listrik.

(Zuhirna Wulan Dilla)