SDG Bond, Instrumen Inovatif Capai Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA – Butuh banyak uang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDG) di Indonesia. Investasi keuangan pun sangat besar dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam membiayai rencana besar tesebut, Indonesia bersiap untuk menerbitkan obligasi tematik, yaitu SDG Bond, kedua pada tahun ini. Penerbitan ini dilandaskan kesuksesan Indonesia tahun lalu sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara dan ketiga di dunia untuk menerbitkan SDG Bond di pasar global.

Pada tahun 2021, SDG Bond Indonesia berhasil mengumpulkan EUR500 juta dan telah membiayai proyek-proyek strategis yang meningkatkan kualitas hidup banyak orang Indonesia pada sektor-sektor yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan akses telekomunikasi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Pendanaan untuk SDGs Diperkuat

Menyikapi rencana tersebut, Resident Coordinator PBB di Indonesia Valerie Julliand mengatakan, pemanfaatan sumber pembiayaan inovatif adalah kunci untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan yang menghambat negara-negara berkembang untuk mencapai SDGs, yang diperkirakan sekitar USD 3,7 triliun per tahun.

“Memanfaatkan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan adalah salah satu jawaban atas tantangan pembiayaan yang besar,” ujar Julliand, Kamis (16/6/2022).

“Keinginan pasar untuk instrumen keuangan berkelanjutan seperti obligasi sudah mapan, dengan pasar obligasi hijau, sosial, dan keberlanjutan melampaui USD 1 triliun pada tahun 2021 saja,” katanya.

Baca Juga: Akankah Covid-19 Hambat Pencapaian SDGs?

Sementara itu , Resident Representative UNDP Indonesia Norimasa Shimomura meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum SDG Bond Indonesia 2021.

“Kisah sukses kita tidak boleh berhenti di sini. UNDP akan melanjutkannya dengan berfokus pada peningkatan dampak dari SDG Bond dan dengan melihat lebih dekat peran instrumental yang dapat dimainkan oleh SDG Bond dalam menarik investasi baru guna mempromosikan agenda keberlanjutan,” kata Shimomura.

Asisten Menteri Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan, Suminto Sastrosuwito menegaskan tidak mungkin apabila negara hanya mengandalkan anggaran pemerintah untuk memperkecil kesenjangan ini.