JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya audit tata kelola kelapa sawit.
Sebab, itu akan membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih akurat.
Hal itu dia sampaikan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) beberapa hari lalu.
“Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Senin (18/7/2022).
BACA JUGA:Bebaskan Pungutan Sawit, Sri Mulyani Mau Percepat Ekspor CPO
Menko Luhut berharap setiap pihak dapat membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan.
Sehingga pemerintah bisa menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga dan mendesain kebijakan yang tepat untuk mencapai parameter tersebut.
“Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain,” lanjutnya.