Pastikan UMKM Bisa Suplai Alat Kesehatan, Menteri Teten: Jadi Rantai Pasok Produksi Nasional

"Kita juga harus mengembangkan riset yang bisa digunakan untuk pengembangan produk alat kesehatan. Kami akan berkolaborasi dengan Kemendikbud misalnya melalui macthing fund yang membiayai Research and Development (RnD) riset join di kampus dan produknya dibuat UMKM," ungkapnya.

Teten turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenkes, yang sudah menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan alat kesehatan produk UMKM.

"Saya kira kegiatan ini akan semakin mendorong aksi kolaboratif dan sinergi lintas sektor. Terutama dalam menyukseskan arahan Presiden untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri dan mengurangi produk impor," kata Teten.

Pemerintah sudah menetapkan di Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di mana belanja pemerintah 40 persen harus menyerap produk UMKM dan koperasi yang mencapai sekitar Rp400 triliun.

Jika angka itu dibelanjakan, maka Badan Pusat Statistik (BPS) sudah menghitung akan terjadi penambahan lapangan kerja sekitar 2 juta orang atau pertumbuhan ekonomi 1,85%.

"Untuk saat ini di tengah ekonomi global yang sedang melemah menjadi sangat penting, karena kita butuh lapangan kerja untuk memperkuat daya beli masyarakat dan kita juga perlu menciptakan lapangan kerja. Perlu didorong investasi untuk menambah laju pertumbuhan ekonomi yang terus positif," lanjutnya.

Sementara, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut sekitar 50-60% alkes dan obat-obatan berasal dari produk impor.

"Apa-apa yang bisa diproduksi dalam negeri kalau bisa kita buat sendiri dari dalam negeri. Nah kalau yang susah kita suruh mereka datang ke Indonesia buka pabrik dan tranfer teknologi serta pengetahuan," kata Budi.

Dia juga merinci, dari besar potensi penciptaan alkes oleh UMKM, jika sekitar 20 persennya saja dibuat UMKM kata Menkes, akan sangat membantu ekonomi dalam negeri.

Menurut Budi, Kemenkes melakukan program afirmasi. Jadi pengadaan barang lewat SIRUP, maupun di e-katalog bisa dilihat secara online barang apa saja yang dibutuhkan dan masuk di Kemenkes.

"Tapi kalau UMKM yang sudah masuk ke pengadaan, sistemnya kita lock. Jadi tak bisa lagi pengadaan lewat impor. Saat ini yang sudah 100 persen produk dalam negeri dari Kemenkes itu tempat tidur rumah sakit, ke depan kami proyeksikan timbangan badan di posyandu itu produknya dalam negeri semua," kata Budi.

Budi juga menjanjikan agar semua perizinan terkait produk alkes UMKM dipermudah seluruh prosesnya.

"Mengurus izin paling kurang dari Rp5 juta, kalau yang lebih mahal pasti lewat calo. Ke depan kami juga akan lebih banyak melakukan pembinaan,” tandasnya.

Salah satu lembaga yang sukses menyuplai kebutuhan alkes dalam negeri yakni UMKM asal Solo, Politeknik ATMI (Akademi Teknik Mesin Industri) Surakarta.

Dalam kunjungannya ke ATMI, Teten mengapresiasi produk-produk yang dihasilkan ATMI yang disebutnya memiliki kualitas yang tak kalah jauh dari produk alkes impor, mulai dari timbangan badan, tempat tidur rumah sakit, alat pemeriksa denyut, dan sebagainya.

"ATMI sebagai institusi pendidikan yang fokus pada pendidikan vokasi di bidang manufaktur, memiliki potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan mesin bagi industri. Kami berharap, agar ATMI dapat berkolaborasi dengan pelaku UMKM dalam pemenuhan produk industri," beber Teten.

Dia menegaskan, saat ini KemenKopUKM sedang membangun rumah produksi bersama atau sharing factory.

“UMKM agak berat untuk bisa punya mesin produksi sendiri-sendiri, sehingga harus bergabung. Saya harap ATMI bisa kita duduk bersama-sama untuk mengembangkan skema usaha mikro lainnya," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)