Selain itu, direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian dibantu oleh Badan Pangan Nasional, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri.
Lalu, pemerintah meminta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU). Rekomendasi selanjutnya yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.
Di luar program tadi, Bhima juga menyarankan agar pemerintah menambah alokasi subsidi pupuk untuk mendorong produksi pangan. Kenaikan subsidi pupuk ini juga diharapkan bisa mengurangi biaya produksi karena harga pupuk nonsubsidi yang tergolong masih relatif lebih tinggi.
"Sejauh ini harga pupuk nonsubsidi terlampau jauh dibanding pupuk subsidi, sementara pasokan pupuk subsidi terlalu kecil. Padahal pupuk merupakan variabel penting yang menentukan input biaya produksi pangan. Idealnya dana subsidi pupuk ditambah 30%-40% dari alokasi yang ada di APBN 2022," pungkas dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)