Sementara itu dari sisi postur APBN, pendapatan negara diproyeksikan akan mencapai Rp2.463 triliun. Menurutnya, ini merupakan angka yang mungkin dianggap aman jika dilihat dari realisasi penerimaan tahun ini. Namun disisi lain, dia menyampaikan Pemerintah harus membuat mekanisme untuk mengamankan pendapatan negara baik dari sisi pajak, bea keluar, dan penerimaan negara bukan pajak apabila gejolak komoditas menyebabkan harga komoditas tidak setinggi yang diasumsikan.
Sedangkan pada sisi belanja negara tahun 2023 mencapai Rp3.061,2 triliun. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung persiapan tahapan Pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara, dan penyelesaian proyek infrastruktur strategis yang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian.
Sebagai akhir penyampaian pendapat sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU APBN TA 2023, dia juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada DPR untuk kerja sama yang baik selama pembahasan RUU ini. Dia berharap agar Pemerintah dan DPR terus bersinergi dan menjalin hubungan baik demi menjaga APBN.
“Menyadari bahwa dinamika global masih akan berlangsung, kami dengan rendah hati memohon kepada DPR untuk terus menjaga hubungan baik, agar kami bersama-sama dengan DPR mampu terus menjaga APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam menjaga masyarakat dan perekonomian. Fleksibilitas APBN tetap diperlukan namun tetap akuntabel,” pungkas Sri.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)