Sediakan Rumah Murah dan Layak Huni untuk Masyarakat, PUPR Bisa Apa?

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan perumahan layak dan murah untuk masyarakat, sekaligus mengurangi angka backlog perumahan dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, peran pemda, pengembang, hingga lembaga keuangan juga diperlukan dalam mengurangi 12 juta lebih kekurangan rumah.

"Dalam pandangan saya, setidaknya ada tujuh pemangku kepentingan utama di bidang perumahan. Mereka adalah Akademi pengembang, government, Perbankan, industri, NGO, dan komunitas," ujar Dirjen Perumahan Iwan dalam Webinar Internasional 'Mind The Gap and Leave No One and No Place Behind: Act Local to Global' melalui kanal YouTube Kementerian PUPR, Senin (31/10/2022).

 BACA JUGA:PUPR Buka Jalan Trans Sulawesi Majene-Mamuju Pasca Longsor

Menurut Iwan, kerja sama antar pemangku kepentingan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.