Perbaiki APBN, Sri Mulyani ke Kepala Daerah: Jangan Korupsi!

Namun, memasuki tahun 2023, pelaksanaan APBN adalah kombinasi antara optimis namun juga waspada. Menurutnya, perlu dilakukan beberapa perbaikan dari penggunaan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, sekaligus melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di antaranya perbaikan dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), hingga dana istimewa berdasarkan formulasi dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Demikian juga untuk bantuan sosial. Pemerintah mengalokasikan (sekitar) Rp476 triliun di tingkat pusat, pemerintah daerah ada Rp19 triliun tahun lalu. Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli, kemiskinan ekstrim dan stunting bisa diturunkan secara cepat,” terangnya.

Untuk itu, Sri berpesan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) serta Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk tetap waspada terutama terhadap ancaman geopolitik, serta untuk tidak melakukan korupsi.

“Spending better belanja dan gunakan anggaran lebih baik itu akan memberikan dampak yang luar biasa, karena lebih dari Rp3.060 triliun akan dibelanjakan tahun 2023 ini. Tentu kita juga berharap seluruh pemerintah pusat dan daerah menjaga tata kelola dan tidak ada korupsi, sehingga ini akan bisa memberikan manfaat maksimal pada masyarakat,” pungkasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)