JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai bahwa pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bukan dikorupsi. Biaya proyek kereta cepat menjadi besar karena sejumlah komponen, salah satunya harga lahan.
Adapun nilai cost overrun KCJB yang disepakati Indonesia-China sebesar USD1,2 miliar atau setara Rp18,2 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari hasil audit pertama BPKP yakni USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Baca Juga: Indonesia-China Sepakat Pembengkakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp18,2 Triliun
"Ini juga jangan diputarbalikkan juga seakan-akan cost overrun ini ada korupsinya. Inget loh, apapun yang terjadi pada saat Covid itu kan tetap pembangunan harus dijalankan, tetapi tidak bisa maksimal karena situasi Covid udah pasti ada cost-nya," ungkap Erick saat ditemui di gedung DPR RI, Selasa (13/2/2023).
Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, RI Negosiasi dengan Bank China
Erick mengatakan, harga lahan di Tanah Air cenderung naik setiap 3 bulan. Kondisi ini berbeda dengan di China, di mana pemerintah setempat dapat mengendalikan harga lahan melalui sebuah kebijakan.
Selain harga lahan yang fluktuatif, lanjut Erick, rantai pasok (supply chain) baja hingga besi pun mendorong terjadinya pembengkakan biaya.
Menurutnya, supply chain baja dan besi sempat terganggu karena Covid-19. Kondisi itu membuat harga baja melonjak naik yang selanjutnya mempengaruhi penganggaran mega proyek di sektor transportasi massal tersebut.
"Lalu kita lihat juga, pada saat Covid ini supply chain sangat terganggu. Artinya harga komoditas tinggi termasuk besi. Jadi jangan sampai cost overrun ini seakan akan ada korupsi," ucap dia.
Komponen berikutnya adalah menara Base Transceiver Station (BTS) milik PT Telkomsel Indonesia Tbk. Di mana, proses pemindahan BTS memiliki konsekuensi atas kompensasi bisnis Telkomsel
Komponen BTS itu sebelumnya tidak masuk dalam rincian anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Sebagaimana diketahui, pembangunan KCJB mencapai USD4,55 miliar atau setara Rp64,9 triliun. Dana tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank.
Adapun jumlah tersebut setara dengan 75 persen dari total nilai investasi KCJB sebesar USD6,07 miliar. Pinjaman tersebut disepakati sejak 12 Mei 2017 lalu dengan tenor 40 tahun, masa tenggang 10 tahun, dan availability period hingga 2022. Sementara, suku bunga pinjaman 2% untuk USD dan 3,5 persen untuk yuan.
(Feby Novalius)