DPR Soroti Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu

Hal tersebut menurutnya menandakan adanya standar operasional yang berjalan di instansi tersebut.

“Kalau nggak salah baca juga, sudah mulai dipilah-pilah mana yang berisiko rendah, sedang, tinggi. Yang tinggi, akan didalami lebih lanjut melalui proses-proses yang ada. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa ada suatu SOP yang berjalan dan tentunya kita harus percaya kepada SOP tersebut,” lanjutnya.

Dengan adanya keterbukaan informasi, publik juga dapat mengawasi jalannya proses yang dilakukan oleh Kemenkeu.

Dia meminta agar berbagai pihak bersabar dan tidak memberikan komentar tanpa adanya data.

Sihar juga memahami kekecewaan yang ada di masyarakat setelah munculnya berbagai kasus di permukaan yang melibatkan para pejabat di Kemenkeu.

“Karena sekarang publik mengawasi ini, publik juga akan mendesak apa nih hasilnya nih? Kita tunggu aja gitu jadi kita nggak melampaui dari data yang disajikan di hadapan kita. Kecewa itu adalah hal yang wajar tapi kita tetap harus positif, kita harus tetap percaya pada sistem kita tetap melakukan kewajiban kita membayar pajak,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Sihar menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI akan segera melakukan rapat untuk menyikapi permasalahan yang dikaitkan dengan Kemenkeu.

"Kementerian Keuangan sendiri merupakan salah satu mitra kerja Komisi XI yang memiliki ruang lingkup kerja mengenai keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)