JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bekerja sama menekan inflasi pangan menggunakan instrumen subsidi yang tepat.
Adapun yang dimaksud adalah memberikan subsidi berupa dana angkut barang.
BACA JUGA:
Sebab, menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, harga barang pokok (bapok) yang melonjak salah satunya disebabkan oleh biaya angkut yang tinggi.
Misalnya saja, produsen bapok di pulau Jawa harus mengantar ke Pulau Sumatera, itu memakan ongkos banyak sehingga imbasnya pada harga ditingkat akhir/konsumen.
"Ada instrumen di situ dana cadangan yang 2% itu, itu sebetulnya lebih dari cukup. Kalau harga bawang atau sesuatu yang naiknya lebih dari 5% itu bisa di subsidi ongkosnya," ujar Mendag saat Rapat Kerja Dengan Komisi VI DPR RI, Kamis, 16 Maret 2023.
"Jadi kalau bawang dari Brebes atau Padang kalau dibawa ke Jawa atau ke tempat lainnya yang tidak bisa tanam bawang, ongkosnya bisa ditanggung oleh pemerintah dengan dana cadangan dan itu tidak banyak sebenarnya," sambungnya.
Lanjut dia menerangkan, beberapa Pemda sudah ada yang mengimplementasikan langkah subsidi angkut tersebut.
Misalnya, terpantau harga bapok mulai naik mendekati 5%, Pemda langsung memberikan subsidi angkut Rp500 per kilogram. Artinya, jika bapok yang diangkut seberat 1 ton, maka Pemda hanya mengeluarkan dana subsidi Rp500.000. Menurut Mendag, angka tersebut tidak banyak demi menekan laju inflasi.
"Kalau ada perhatian pemerintah daerah seperti itu harga akan stabil. Tapi hanya beberapa pemerintah daerah. Sementara ada juga yang belum paham penggunaan subsidi, (yang belum paham itu) langsung dibagi yang habis satu hari, dalam bentuk sembako," terang Mendag.
Menurutnya, jika ada dana subsidi senilai Rp2 miliar dan langsung dibagi dalam bentuk sembako, maka dana subsidi itu tidak akan berlangsung lama, alias bisa habis dalam satu hari.
Beda halnya jika dialokasikan untuk subsidi angkut, bisa bertahan dalam waktu yang lama.
Maka dari itu, menjelang Ramadhan ini Kemendag meminta para Pemda untuk bisa merealisasikan cara subdisdi angkut agar harga-harga bapok tidak menjulang tinggi.
Kemudian, terkait ketersediaan, Mendag pastikan cukup. Hanya saja harga yang diprediksi akan naik karena tingginya permintaan.
"Ketersediaan kita jamin, terkait harga sebagaimana kalau permintaan banyak biasanya tahunan dia akan naik. Tetapi agar bisa dikendalikan pemerintah punya instrumen termasuk dengan Pemerintah Daerah," tandasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)