KKP Bakal Siapkan Aturan soal Penangkapan Ikan Terukur

"Tidak ada lagi keluhan, misal soal BBM subsidi, solar subsidi, saya berharap di satu wilayah, di satu WPP kita sudah punya data, berapa banyak jumlah nelayan, sarana dan prasarananya, nanti disana hanya ada kaya sekali atau sejahtera, miskin tidak ada," jelas Trenggono.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi menyampaikan Rakernis Ditjen Perikanan Tangkap merupakan salah satu agenda pertemuan yang sangat penting dalam menjalin sinergi dan kolaborasi seluruh Stakeholder Perikanan Tangkap baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, para pelaku usaha dan stakeholder terkait lainnya.

“Melalui rakernis ini diharapkan terhimpun masukan dari para narasumber dan dukungan dari seluruh pihak. Di sini kita akan membahas kuota penangkapan ikan dalam tata kelola perikanan modern, pembangunan kewilayahan melalui zona penangkapan ikan, PNBP hingga pengembangan kampung nelayan maju,” paparnya.

Kegiatan rakernis diikuti oleh sekitar 300 peserta yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, akademisi, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat dan stakeholders terkait, yang akan berlangsung hingga 21 Maret 2023.

(Zuhirna Wulan Dilla)