Usai Marak Pejabat Negara Pamer Harta di Medsos, ASN Tak Boleh Kaya?

Menurutnya, ada sejumlah kemungkinan seorang ASN memiliki harta lebih banyak dan dinilai wajar, misalnya karena usaha atau bisnis anggota keluarga lain dan memperoleh warisan.

Apa Penyebab Mereka Santai Pamer Harta?

Menurut Dosen Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran, Bandung, Zainal Abidin, ada dorongan setiap orang, termasuk ASN untuk self esteem.

“Secara psikologi, ada dorongan untuk self esteem. Untuk dihargai, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain,” kata Zainal.

Variabel lainnya, lanjut dia adalah upaya untuk menunjukkan identitas.

“Dia ingin mengatakan, siapa saya. Artinya, menunjukkan barang mewah, yang limited edition itu menunjukkan identitas diri, misalnya sebagai orang yang sukses,” tambahnya.

Serta ada juga faktor ketiga, yaitu soal identitas sosial.

“Siapa yang ada di belakangnya. Sosialitanya itu siapa saja. Dia berteman dengan siapa. Kita bisa lihat juga, bahwa sejumlah pejabat tidak hanya memamerkan barang ketika dia sendiri, tetapi juga dengan kelompoknya. Itu menunjukkan social identity,” ungkapnya.

Diketahui, flexing sebenarnya bukan tren baru. Ketika media sosial mulai populer, flexing rutin dilakukan artis atau pemengaruh. Belakangan, bahkan mereka memperoleh uang dari membuat konten flexing semacam itu.

“Yang jadi masalah adalah kalau itu dilakukan pejabat publik, atau istrinya, ASN dan keluarganya. Karena di Indonesia kita tahu, gaji ASN itu berapalah. Kalaupun dia menjadi pejabat publik di eselon 1 atau 2, itu juga tidak besar-besar amat, kalau memang penghasilannya hanya didapatkan dari pemerintah,” lanjutnya.

Dia menambahkan ASN memiliki apa yang disebut sebagai self consciousness. Ini merupakan rasa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab terhadap pemerintah. Lebih penting dari itu adalah karena sebagai ASN dan pejabat publik, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan aktivitasnya karena menggunakan uang rakyat dan pajak.

Karena itu, ASN yang melakukan flexing di media sosial, sebenarnya dapat dikategorikan sebagai kurang berempati terhadap kondisi masyarakat.

“Karena kita tahu, kondisi ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia seperti apa,” katanya.

Sebelumnya, Presiden, menteri, kepala lembaga negara, kepala badan, hingga kepala daerah langsung mengeluarkan surat himbauan terkait tren flexing ini. Pesan hidup sederhana juga berulang menggema di berbagai kantor pemerintah.

(Zuhirna Wulan Dilla)