Politisi Partai Republik mendesak pemangkasan pengeluaran secara besar-besaran sebagai imbalan kenaikan plafon pinjaman pemerintah.
Plafon pinjaman secara berkala dinaikkan untuk menutup biaya-biaya pengeluaran dan pemotongan pajak yang sebelumnya disetujui oleh DPR AS.
“Kami harus mendorong agar pihak Gedung Putih bergerak dan kami belum melihat pergerakan,” kata McCarthy kepada para wartawan saat jeda negosiasi.
“Kita tidak bisa membelanjakan lebih banyak uang tahun depan. Kita harus membelanjakan lebih sedikit dari tahun sebelumnya," tambahnya.
Kemudian seorang pejabat Gedung Putih mengatakan ada perbedaan antara kedua belah pihak mengenai masalah-masalah anggaran dan pembicaraan akan alot.
"Tim President bekerja keras untuk mencapai solusi bipartisan yang masuk akal yang bisa diloloskan oleh DPR dan Senat," katanya.
Diketahui bursa saham AS menutup perdagangan pekan ini melemah setelah berita tentang kebuntuan pembicaraan plafon utang.
Partai Republik menguasai DPR AS dengan jumlah kursi 222-213, sedangkan Partai Demokrat, yang mengusung Biden, menguasai mayoritas Senat dengan 51-49. Komposisi kursi di Senat dan DPR makin memperumit upaya meloloskan plafon utan dengan jumlah suara yang cukup.
Para politisi Partai Demokrat mendesak untuk mempertahankan anggaran belanja pada level tahun ini, sedangkan Partai Republik ingin anggaran diturunkan pada level 2022. Rencana anggaran yang disetujui oleh DPR pada bulan lalu akan memotong anggaran pemerintah sebesar 8 persen tahun depan.
Rencana anggaran itu tidak memperinci pos-pos belanja apa saja yang akan dipangkas. Namun, sejumlah politisi Partai Republik mengatakan program-program militer dan veteran tidak akan terkena pemangkasan.
Para politisi Demokrat mengatakan rencana pemangkasan itu akan memaksa pemangkasan terhadap 22 persen program-program dalam negeri, seperti pendidikan dan penegakan hukum. Para politisi papan atas Partai Republik tidak menampik angka pemangkasan itu.
Namun, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan masih memungkinkan untuk mencapai kesepakatan terhadap negosiasi utang itu.
(Zuhirna Wulan Dilla)